The Ultimate Guide To reformasi intelijen

The Ultimate Guide To reformasi intelijen

Blog Article

In summary, we wish to underline 3 principal concerns. First, the encounter of your militarization of intelligence and the use of intelligence companies for the benefit of the elite ought to function a lesson to the restructuring and reform of intelligence into a professional agency, independent from politics and serving the passions on the point out entirely.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

Legislation No. 17 of 2013 on Societal Companies offers that there are two kinds of CSOs, particularly (one) those with legal entity, which include Foundations and Associations; and (2) societal corporations with no lawful entity status, which include any businesses set up by civil society. The registration standing as being a Societal Organization is attained automatically by a Basis or an Association when the authorized entity position is granted via the Ministry of Legislation and Human Rights, so that they are not required to undertake added registration on the Ministry of Dwelling Affairs.

You can find nine (9) Constitutional Courtroom judges, by which 3 (a few) are nominated via the Supreme Court docket; three (three) are nominated by your home of Associates, and another 3 (three) are nominated from the President. All the judges are appointed through a Presidential Decree and all will provide in one panel in Each and every scenario before the Courtroom. The term of Workplace for judges is five (five) a long time and each one of these might be reelected for one more 1 (a single) term. The presence in the Constitutional Courtroom has considerably afflicted Indonesia usually. Previously, regulations proven by the legislative institution can't be challenged. The establishment in the Constitutional Court docket has manufactured it possible to annul your complete law or A part of its substances if its building or compound is contradictory to your Structure. This serves like a Look at and harmony of a political organ including the Legislative entire body.

Facts sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi details).

” (an intelligence agent who only can frighten the public by demonstrating their identities) still connected to our intelligence brokers should really alter.

Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.

Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.

Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

18/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Legislation 18/2003”) and Federal government Regulation No. 83/2008 on Requirements and Strategies for Provision of Absolutely free Authorized Aid dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to provide cost-free (pro bono) lawful aid to incapable justice seekers. To facilitate the provision of pro bono authorized assistance extra successfully and proficiently, PERADI as the advocacy organization has fashioned a Section identified as Authorized Help Centre (“PBH PERADI”) from the organization to equip its mission that will help individuals that request for authorized assistance. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer Professional bono legal support to incapable justice seekers, this is applicable equally to any software or request straight from incapable justice seekers. Apart from as an obligation, furnishing Professional bono authorized aid may be applied within the initiative of an advocate alone like a form of devotion into the community. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are suggested to supply pro bono lawful aid at least fifty hrs of labor each year. This provision might be employed as considered one of the requirements to obtain or to renew the Advocate copyright (“KTPA”) and if advocates couldn't meet up with this prerequisite, then the KTPA issuance are going to be deferred until this prerequisite is fulfilled.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan reformasi intelijen indonesia yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Application besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.